Buruh yang akan merana

Kaum buruh di Kota Cimahi menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Mereka menilai, kenaikan harga BBM akan semakin menambah beban berat hidup rakyat, termasuk kalangan buruh.

"Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM, itu akan merugikan rakyat. Beban hidup rakyat bakal semakin berat," kata Ketua Kesatuan Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Cimahi, Minardi Bren di Leuwigajah, Minggu.

Menurutnya, beban hidup yang semakin berat itu diakibatkan bakal melambungnya harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi. "Kenaikan harga BBM sudah tentu akan diikuti kenaikan kebutuhan pokok dan transportasi. Buat buruh, yang kenaikan upahnya belum seberapa, kenaikan BBM akan lebih menderita," tegasnya.

Bukan hanya itu, katanya, kenaikan harga BBM dikhawatirkan bakal memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, hal itu bisa terjadi karena perusahaan bisa berdalih, PHK terpaksa dilakukan dalam rangka efesiensi akibat dampak kenaikan harga BBM.

"Kalau itu terjadi, saya pikir dampak yang paling parah dirasakan buruh. Apalagi kalau terjadi PHK besar-besaran dengan alasan efisiensi untuk menekan biaya pengeluaran perusahaan," tandasnya.

Soal dana kompensasi kenaikan harga BBM yang dijanjikan pemerintah, Bren menilai, dana tersebut selain belum tentu efektif karena hampir bisa dipastikan tidak akan menyentuh rakyat yang selayaknya menerima. 

"Artinya, besarnya anggaran dana kompensasi yang disiapkan pemerintah, tidak akan sanggup mengatasi dampak akibat kenaikan BBM. Karena kenaikan BBM berdampak ke semua aspek kehidupan," ujarnya.

Bren mengatakan, banyak buruh akan menderita karena sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi lemah. "Dari sekian ribu buruh di Cimahi, kebanyakan pendatang dan KTP-nya juga KTP kampung. Tak mungkin terjamah dana kompensasi tersebut," papar Bren.