Sebagai dana kompensasi kenaikan harga BBM 120 kepala desa tolak BLSM

Sedikitnya 120 kepala
desa (kades) di Kab. Sukabumi menolak
rencana pemerintah memberikan Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
sebagai kompensasi atas rencana menaikan
harga bahan bakar minyak (BBM).
Pemberian bantuan yang mirip dengan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2014 itu
dinilai merusak ikatan sosial masyarakat dan
bersifat politis.
Hal itu disampaikan sejumlah Kades saat
berdialog dengan anggota DPR RI asal Dapil
Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi),
Yudi Widiana Adia di Palabuhanratu, Minggu
(12/5). Pernyataan itu seperti disampaikan
Yudi Widiana Adia kepada "GM", kemarin.
Para kades mengaku trauma akibat dampak
buruk BLT pada tahun 2014 yang berujung
pada konflik horizontal di tengah
masyarakat. "Banyak masyarakat yang
mencurigai kami dan menuding kami tidak
berlaku adil. Padahal kami tidak tahu apa-
apa soal data penerima BLT saat itu," ujar
Kades Cileungsing, Kec. Cikakak, Pepen.
Pepen mengaku trauma saat beberapa ketua
RW dan RT didemo warga dan didesak
turun akibat kecurigaan warga soal BLT.
Sementara itu Kades Cilangkap, Kec.
Lengkong, Sukabumi, Suhendi
mengungkapkan, tatanan sosial rusak akibat
adanya kompensasi semacam BLT.
Pasalnya, BLT telah menciptakan rasa
ketidakadilan di tengah masyarakat akibat
buruknya akurasi data penerima.
"Masyarakat susah diajak kerja bakti atau
gotong royong. Mereka bilang, ajak saja
warga yang nerima BLT kalau mau gotong
royong jangan ajak kami," tutur Suhendi.
Berbau politis
Para kepala desa sepakat untuk menolak
diberlakukannya BLSM karena selain bersifat
politis, juga pada kenyataannya merusak
ikatan sosial di tengah masyarakat. Mereka
mengusulkan agar kompensasi kenaikan
harga BBM diberikan dalam bentuk alokasi
dana infrastruktur perdesaan untuk
menopang perekonomian masyarakat.
Menanggapai hal tersebut, Yudi berjanji
untuk menyampaikan aspirasi para kades di
DPR melalui fraksinya, Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS).
Ia aependapat dengan para kepala desa,
pemberian bantuan semacam BLT atau
BLSM tersebut dinilai sebagai upaya salah
satu partai untuk menarik dukungan di
Pemilu 2014 nanti. "Cara ini selalu dicurigai
oleh rakyat, bahkan juga oleh partai, bahwa
itu cara untuk menarik dukungan untuk
memenangkan pemilu 2014," ujarnya.
Menurut Yudi, kenaikan BBM ini adalah soal
kepercayaan terhadap pemerintah yang
seharusnya menciptakan jalan keluar yang
lebih baik. Soal jalan keluar yang diberikan
oleh pemerintah berupa BLT dinilai tidak
terlalu cerdas.
"Harus ada cara lain untuk bisa mengonversi
kenaikan BBM itu, tapi tidak dengan cara
yang tidak terlalu sederhana," katanya.
Pemerintahan SBY terlalu malas untuk
menciptakan alternatif-alternatif yang bisa
menguntungkan rakyat di masa datang, yaitu
terlepas dari ketergantungan terhadap
minyak bumi. Banyak cara untuk
menyelamatkan APBN.
Yudi menegaskan, seharusnya pemerintah
dapat mengeluarkan kebijakan yang efeknya
akan membuat rakyat sejahtera nantinya.
Bukan dengan hanya kesenangan sesaat
menjelang pemilu.