Satpol PP Memerlukan Personil Anyar

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung saat ini paling tidak membutuhkan 150 hingga 200 personel tambahan. Hal tersebut dilihat dari rasio cakupan masalah yang semakin kompleks, luas wilayah, dan jumlah penduduk. Meski demikian, saat ini Satpol PP terus bekerja secara maksimal."Dari rasio cakupan masalah yang semakin kompleks, luas wilayah, jumlah penduduk, memang personel masih kurang. Paling tidak dibutuhkan 150 sampai 200 personel. Itu minimal, apalagi akan ada rencana penguatan di wilayah kecamatan," ujar Kepala Satpol PP Kota Bandung, Ferdy Ligaswara, Sabtu (31/8), saat dimintai komentarnya terkait kurangnya personel di tubuh Satpol PP.

Petugas Satpol PP, kata Ferdi, bekerja dengan pengaturan sif siang dan malam. Bahkan, pada hari libur para petugas Satpol PP tetap bekerja. "Sebetulnya dengan jumlah sekarang, relatif cukup kalau tenaganya muda-muda. Ini kan kasihan rekan-rekan yang di lapangan rata-rata usianya 50 tahun," ungkap Ferdi.

Meski demikian, Ferdi menegaskan, pihaknya terus memaksimalkan tenaga yang ada. "Kami tidak boleh loyo atau mengeluh. Tenaga yang ada harus kami maksimalkan. Mudah-mudahan ini ditunjang dengan meningkatnya tingkat kesadaraan masyarakat pada ketaatan aturan," ungkap Ferdi.

*Semua SKPD kekurangan*

Kekurangan personel tak terjadi di tubuh Satpol PP saja. Karena saat ini, Pemkot Bandung kekurangan 2.700 personel yang menyebar hampir di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Berdasarkan analisis beban kerja, kekurangan kita mencapai 2.700 personel. Kekurangannya hampir di semua SKPD, karena saat ini banyak yang pensiun," ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung, Evi S. Shaleha, saat ditemui di kantornya di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukancana, Jumat (30/8).

SKPD yang membutuhkan banyak personel di antaranya Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan. Saat ini, menurut Evi, hasil ABK tahun 2012, Satpol PP Kota Bandung kekurangan 143 personel lapangan.

Diharapkan, para kepala SKPD yang kekurangan personel dapat mengoptimalkan solusi alternatif, seperti yang sudah dilakukan oleh pimpinan SKPD selama ini. "Beberapa tugas di SKPD sebenarnya bisa dikerjasamakan melalui outsourcing, namun harus memenuhi ketentuan mengenai hal itu," ungkap Evi.

*Outsourcing*

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu mengatakan, rekrutmen untuk mengisi kekurangan PNS di Pemkot Bandung harus diprioritaskan untuk tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara untuk bidang lainnya, seperti Satpol PP tidak dengan skema itu. "Saya sarankan kekurangan SDM Satpol PP diselesaikan dengan mutasi dan belanja jasa pengamanan," ungkap Haru. Sistem outsourcing, kata Haru, bisa menjadi alternatif. "Tapi sebatas membantu teknis pengamanan, bukan tindakan penegakan hukum," ungkap Haru.